Rumored Buzz on reformasi intelijen indonesia
Rumored Buzz on reformasi intelijen indonesia
Blog Article
The regulation won't permit spontaneous demonstrations, unless it truly is in the form of an instructional forum and held on the campus
These functions are outlined broadly, such as the fields of human rights, artwork, sport, shopper security, training, ecosystem, health and fitness, plus the pursuit of data. Shareholding by a Basis is permitted, provided that it doesn't exceed 25 per cent of the full value of the muse’s assets. To be able to maintain excellent company governance, no member of the governing, supervisory, or govt board of the foundation can at the same time serve as a manager, supervisor, member of your Board of Directors, or member from the Board of Commissioners of any professional company that a foundation establishes or wherein it invests.
The Legislation on Foundations and applicable rules outline a set of policies relating to foundations set up by foreign folks or entities. The Legislation mandates a minimum amount contribution to the foundation’s assets of one hundred million IDR (USD 10,000). For registration, the least contribution have to be documented, the overseas specific/entity need to supply identification, and there must be a statement that the muse won't be harmful towards the Indonesian Culture, country and region.
Sebagai pengambil kebijakan pada stage daerah, Hasto memahami fungsi intelijen sehingga bisa memanfaatkan produk intelijen tersebut untuk menunjang tugas-tugasnya sebagai kepala daerah.
Even though the revisions to your Digital Facts and Transactions Legislation make more unique what on line insulting or defamation are, activists are still expressing problem that the law makes use of overly broad and vague terms and vests excessive energy with the government.
harus mampu atau bahkan harus disumpah agar tidak menggunakan intelijen demi kepentingan politis pribadi atau kelompoknya. Rahasia intelijen seperti baru-baru ini didorong oleh kepentingan politik akhirnya dibongkar dan dijadikan senjata untuk menyerang satu pihak yang menjadi lawan politknya. Kerahasiaan intelijen sepenuhnya harus dipatuhi dengan masa retensi 25 tahun tanpa terkecuali.
Jika terjadi kesalahan perintah oleh user maka yang seharusnya bertanggung jawab untuk ditindak secara hukum adalah pemberi perintah operasi.
Mereka merasa bahwa Indonesia adalah penjajah, maka dari itu otonomi khusus yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia sampai saat ini bukanlah solusi atas konflik antara OPM dan pemerintah pusat.
Abstrak Artikel ini menguji kompleksitas seputar kekerasan yang dilakukan oleh Muslim terhadap komunitas Ahmadiyah di Indonesia di period baru demokrasi reformasi. Kekerasan muncul sejak 1998 pasca Suharto ketika beberapa kelompok Muslim seperti Front Pembela Islam (FPI), yang mengklaim bahwa Ahmadiyah adalah kelompok yang sesat menurut ortodoksi Islam. Artikel ini mencoba memahami mengapa dan bagaimana Ahmadiyah menjadi concentrate on serangan kekerasan oleh beberapa kelompok Muslim di period pasca Suharto dengan meningkatnya kelompok fundametalis Islam setelah menemukan kebebasan baru beragama. Dengan demikian, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana faktor politik, ekonomi dan teologi Islam muncul sebagai faktor penting yang mengkontribusi atas serangan kekerasan. Melalui identifikasi studi kasus tertentu penyerangan di kota-kota lintas pulau Jawa dan Lombok, saya juga akan mengeksplorasi bagaimana pemerintah membuat kebijakan untuk menemukan solusi yang terbaik dan sejauhmana efektifitas kebijakan tersebut untuk menyelesaikan masalah.
President Joko “Jokowi” Widodo signed Presidential Regulation No. seven/2021 on the national action approach that contains techniques to mitigate violent extremism that would produce terrorism. However, rights situs web activists have cautioned it may lead to wrongful arrests and division amid the public.
Limitations to institution of international foundations, including a further requirement to refrain from actions which “disrupt The soundness as well as the unity” of Indonesia or “disrupt diplomatic ties.”
The Monthly bill were fought for due to the fact 2016, and its discussions experienced confronted hurdles which include rejections from customers of parliament.
The tactic employed Here's historical investigation using literature means, including content articles, textbooks, together with other readings in internet. It is then concluded the spirit of Sumpah Pemuda ought to be our contemplative elements and useful Iesson to ensure that Reformation period may reach obtaining countrywide targets mentioned within the Structure, a Culture that is certainly honest, prosperous, and democratic.
Proposed amendments to Indonesia’s Digital Data and Transactions (ITE) Regulation goal to protect kids by criminalizing “cyberbullying,” but some activists and totally free-speech advocates alert that the new legislation may be used to stifle legit dissent.